JAKARTA - 10 bandara di bawah pengelolaan Angkasa Pura Airports berhasil meraih penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Perhubungan Tahun 2016. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin (19/9).
Penghargaan Pelayanan Prima 2016 yang diraih oleh bandara-bandara Angkasa Pura Airports yaitu penghargaan Prima Utama untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Bandara Sam Ratulangi Manado, dan Bandara Juanda Surabaya.
Sedangkan penghargaan Prima Madya diraih oleh Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Bandara Internasional Lombok, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Soemarmo Solo, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sedangkan Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin meraih penghargaan Prima Pratama.
“Kami bersyukur atas penghargaan dan apresiasi yang diterima oleh 10 bandara Angkasa Pura Airports. Penghargaan yang diraih ini semakin memantapkan bahwa standar pelayanan bandara-bandara Angkasa Pura Airports makin merata dan sejalan dengan tekad ‘No Airport Left Behind’ yang tengah kami kejar. Hal ini juga akan semakin memotivasi kami untuk terus meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa bandara,” ujar Wendo Asrul Rose, Direktur Operasional Angkasa Pura Airports.
Penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Perhubungan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkala setiap dua tahun sekali oleh Kementerian Perhubungan. Penilaian penghargaan ini dilakukan secara independen oleh tim penilai yang diketuai oleh Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Pelayanan Publik dan beranggotakan Wakil Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI, akademisi, pengamat transportasi, dan jurnalis. Pelaksanaan penilaian dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2016 berdasarkan sembilan kriteria penilaian, yaitu visi, misi, serta motto pelayanan, standar pelayanan, sistem mekanisme prosedur, sumber daya manusia, sarana-prasarana pelayanan, serta penanganan pengaduan. Di samping juga berdasarkan survei kepuasan masyarakat, sistem informasi pelayanan publik, dan produktivitas dalam pencapaian target pelayanan. [AD]
