PADANG - Angkasa Pura Airports bersama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan belasan pewarta melakukan lawatan ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Senin (3/11). Kunjungan kerja yang rencananya akan berlangsung selama tiga hari ini merupakan salah satu agenda Angkasa Pura Airports dalam mempersiapkan pembangunan bandara baru Yogyakarta. Dipilihnya Bandara Internasional Minangkabau bukan tanpa alasan. Bandara dibawah kelolaan PT Angkasa Pura II ini dipilih karena memiliki kesamaan tahap persiapan mulai pembebasan lahan, seperti yang tengah dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo sebagai lokasi calon bandara baru Yogyakarta.
"Tujuan kami bersama Angkasa Pura Airports ke sini adalah untuk menyerap informasi dan pengalaman yang dimiliki Angkasa Pura II dalam menyiapkan lahan bagi pembangunan bandara," ucap Triyono, Asisten Perekonomian Pembangunan dan SDA Setda Kabupaten Kulon Progo. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah General Manager Bandara Internasional Minangkabau Asep Supriatna, Corporate Expert Angkasa Pura Airports Aryadi Subagyo, serta tokoh masyarakat Minangkabau HB Rangkayo Sampono VII.
"Inisiasi pembangunan BIM berasal dari Kementerian Perhubungan.
Masterplan pembangunan sudah ada sejak tahun 1980 dan pembebasan lahan mulai dilaksanakan pada tahun 1984," ujar Asep. Bandara yang mulai dibangun pada tahun 2001 ini akhirnya rampung pada tahun 2005 dan secara resmi pengelolaannya diserahkan dari Kementerian Perhubungan kepada Angkasa Pura II.
Kesamaan lain bandara ini dengan bandara baru Yogyakarta nantinya adalah tanah yang digunakan untuk pembangunan masih ada kepemilikan raja setempat. Bahkan di Minangkabau, sepenuhnya tanah yang dipakai adalah milik keluarga HB Rangkayo Sampono VII. "Awalnya memang terjadi pertentangan dari masyarakat. Namun saya berhasil meyakinkan rakyat bahwa tujuan bandara untuk mengubah taraf hidup masyarakat. Lebih banyak manfaat dibanding
mudharat-nya, jadi wajib kita dukung," jelas Rangkayo. Diakuinya perjalanan pembebasan lahan tidak mudah. "Lika-likunya cukup panjang bahkan saya sempat dituntut hingga Mahkamah Agung. Tapi keputusannya tetap kerajaan sebagai pemilik sah tanah tersebut, masyarakat hanya diberi hak garap selama lima tahun," jelasnya.
Rangkayo menambahkan bahwa warga yang dulunya menolak kini justru berterima kasih dengan keberadaan bandara. Masyarakat Minangkabau yang menurutnya dulu hanya berprofesi sebagai nelayan kini ada yang beralih menjadi pengusaha hotel, kontraktor, dan lain-lain. "Ibaratnya dulu tidak pakai sepatu, kini pakai dan punya mobil tiga," canda Rangkayo.
Terkait jumlah warga terdampak, memang ada perbedaan yang cukup signifikan. BIM hanya harus memikirkan ganti rugi bagi 30 KK, sementara pembangunan bandara baru Yogyakarta harus mengakomodir sekitar 500 KK. "Perbedaan besar memang ada. Tapi benang merahnya tetap sama, yakni bagaimana niat baik kita menghadirkan bandara tidak hanya bagi keuntungan pribadi, tapi juga untuk perbaikan sosial ekonomi masyarakat," ucap Asep.
Kunci sukses pembangunan bandara ini adalah terletak pada sinergi antara Pemerintah Daerah, Angkasa Pura II, dan tokoh masyarakatnya. "Terutama Pemda, harus konsisten menentukan nilai ganti rugi karena itu yang diharapkan masyarakat," jelas Asep. Lebih lanjut, Rangkayo menjelaskan bahwa pihak operator bandara harus memberikan perhatian ekstra kepada masyarakat di sekitarnya. "Masyarakat harus merasakan manfaat dari kehadiran bandara. Bisa melalui pekerjaan, perbaikan fasilitas umum, atau dukungan lainnya. Di sini hal tersebut cukup baik, meskipun kami tahu bahwa bandara ini masih merugi tapi tidak kurang memberikan perhatian," sambung Rangkayo.
Berbagai informasi yang diperoleh dari kunjungan tersebut menjadi bekal dalam pelaksanaan melanjutkan rencana pembangunan bandara baru Yogyakarta. Sesuai dengan agenda yang telah disusun, pertengahan November ini akan dilaksanakan konsultasi publik kepada warga masyarakat Kulon Progo yang terkena dampak pembangunan. Sebelumnya, Angkasa Pura Airports dan Pemda telah sukses menyelesaikan tahap sosialisasi pembangunan bandara baru Yogyakarta.
[Yuristo Ardhi]
