KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyiapkan lahan seluas 22 hektare untuk relokasi warga yang terkena dampak rencana pembangunan bandara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Astungkoro, di Kulon Progo, Selasa (7/10), mengatakan, lahan seluas 22 hektare tersebut menggunakan tanah kas desa di Desa Palihan, Glagah, dan Sindutan.
"Dalam minggu ini, kami bersama Angkasa Pura I dan Pemda DIY akan membicarakan hal-hal berkaitan dengan relokasi," kata Astungkoro.
Ia mengatakan, Bupati Kulon Progo juga telah menggelar pertemuan dengan pihak Puro Pakualam (PA) terkait pemohonan penggunaan lahan milik Puro Pakualaman untuk alternatif relokasi.
"Sementara ini, kami mengutamakan lahan kas desa untuk relokasi. Sebab, hasil pertemuan antara bupati dan Puro Pakualam belum detail hasilnya," katanya.
Lebih lanjut, Astungkoro mengatakan, saat ini masih dalam tahap awal pendataan, termasuk pendataan makam, masjid, infrastruktur, sekolah. Permohonan pembebasan penggunaan tanah kas desanya. Sebab, ada tempat ibadah ada yang milik takmir masjid dan menggunakan tanah kas desa.
"Jadwal pendataan ini sejak dilakukan sosialisasi sampai 27 Oktober," kata Astungkoro.
Terkait rencana verifikasi hasil pendataan, Astungkoro, mengatakan verifikasi akan dilaksanaan bersamaan dengan konsultasi publik. Tapi, data-data tersebut harus dilampiri.
"Data-data ini harus dilengkapi, supaya tidak ada pihak yang dirugikan," katanya.
Rencananya, lanjut Astungkoro, konsultasi publik akan menggunakan mekanisme pertemuan biasa seperti saat sosialisasi, yakni per dusun.
"Seluruh warga yang terkena dampak akan diundang dalam konsultasi publik," katanya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kulon Progo, Triyono, mengatakan, tim persiapan pembangunan bandara telah melakukan sosialisasi. Sebab, sosialisasi merupakan salah satu tahapan sesuai Undang-undang dan Keppres.
"Kami dapat simpulkan bahwa semua berjalan lancar. Meskipun ada hal-hal kecil merupakan bagian dari dinamika. Hal ini digunakan sebagai alat kontrol dan kendali," kata Triyono.
Dirinya berharap, agar semua masyarakat bisa memahami, mengerti, merenung, dan berpikir bahwa bandara dibangun untuk kesejahteraan mereka dan masyarakat pada umumnya.
"Bandara merupakan program negara, pemerintah, dan program yang bersifat kepentingan publik," kata Triyono. [Yuristo AH/Sumber: Antara]
