JAKARTA - Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) dengan meningkatkan upaya pencegahan praktik korupsi, Angkasa Pura Airports menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.
Adapun nota kesepahaman ini mengenai kerja sama Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan & Peningkatan Kapabilitas Keinvestigasian Angkasa Pura Airports. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Utama Angkasa Pura Airports, Faik Fahmi bersama Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Iswan Elmi di Grha Angkasa Pura I, Jakarta, Senin (15/7).
"Melalui penandanganan kerjasama ini diharapkan dapat lebih meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bersih, efektif dan terpercaya termasuk pencegahan fraud di tengah upaya kami yang sedang melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan bandara," ujar Direktur Utama Angkasa Pura Airports Faik Fahmi.
Adapun lingkup nota kesepahaman antara Angkasa Pura Airports dengan BPKP ini meliputi :
1. Pemberian bantuan pelaksanaan penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan yang tidak terbatas pada hal-hal seperti audit investigatif, audit perhitungan kerugian keuangan, fraud risk management, penyusunan dan implementasi fraud control, asset tracing, digital forensic, audit klaim, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, anti bribery management system, dan kegiatan keinvestigasian lainnya.
2. Pelaksanan kerja sama peningkatan kompetensi keinvestigasian dengan pemberian transfer of knowledge di bidang investigasi dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan kegiatan lainnya yang dapat mengakomodir peningkatan kapabilitas pencegahan korupsi.
"Kami sangat mengapresiasi terjalinnya kerja sama dengan Angkasa Pura Airports. Melalui kerja sama ini akan memberikan keyakinan bahwa risiko yang muncul dari setiap aktivitas bisnis Angkasa Pura I sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah cukup dimitigasi dan diharapkan memiliki akuntabilitas yang baik," tambah Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi. [AD]
