YOGYAKARTA - Pura Pakualaman memberikan beberapa
opsi untuk memuluskan rencana pembangunan bandara internasional di
Yogyakarta, yang bakal banyak memakan tanah Pakualaman Ground (PAG) di
Kecamatan Temon, Kulonprogo, Yogyakarta.
Bayudono, orang yang diberi kuasa oleh Pura Pakualaman, menjelaskan
sejauh ini belum ada pembicaraan intensif dengan Pemerintah Provinsi DIY
maupun dengan PT Angkasa Pura I (Persero) mengenai pemakaian lokasi PAG
di Temon. Toh, lanjutnya, lokasi definitif bandara juga belum
diputuskan.
Angkasa Pura I baru melakukan kajian dari sisi topografi, kemudian
diajukan ke Kementerian Perhubungan sebagai syarat pembangunan bandara.
Namun, menurut mantan Staf Ahli Gubernur DIY itu, opsi pemberlakuan sewa
menyewa atas tanah PAG pernah muncul. Opsi lain adalah bagi hasil. Yang
terakhir, pinjam pakai dengan harga sewa relatif murah.
Dia menambahkan dari sejumlah opsi itu, akan dilihat mana yang lebih
menguntungkan masyarakat. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan Pura
Pakualaman tidak akan komersial memanfaatkan proyek berskala nasional
itu. "Jadi enggak kaku seperti sewa-menyewa per meter," kata Bayudono
saat ditemui di Kompleks Pagelaran, Keraton, Jogja, Minggu (2/6).
Tapi dia tak dapat menyebut berapa taksirannya. Apakah diberlakukan
sama ketika warga meminjamnya, Bayudono mengaku sampai sekarang belum
ada pembicaraan lebih lanjut soal itu di Pura Pakualaman. Bayudono
mengatakan PAG di pesisir selatan Kulonprogo setidaknya tercatat ada 400
hektare, tapi detailnya ia pun tak mengetahui persis berapa luasannya. "Kan baru mau diinventarisasi tanahnya," tuturnya.
Lokasi PAG itu sebelumnya sudah direkomendasikan ke Angkasa Pura I
oleh Pemerintah Provinsi DIY, dengan harapan dapat meminimalisasi
kegagalan pembangunan, mengingat persoalan pembebasan lahan menjadi
masalah yang rumit dalam setiap megaproyek. Di lokasi itu hanya terdapat
165 keluarga yang perlu dibebaskan lahannya.
Ahmad Subangi, anggota DPRD DIY daerah pemilihan Kulonprogo, mengaku
sejauh ini belum pernah diajak bicara soal pembangunan bandara. Tapi, ia
mendengar langsung dari Sultan (Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono
X) lokasi paling kuat adalah wilayah yang status tanahnya PAG. Oleh
karenanya dia minta agar masyarakat di sana diidentifikasi. (Arif Haryanto / Sumber: Solo Pos)
