EN ID

Layanan Informasi

Mekanisme Pelayanan Informasi

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik (website).

A. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut :

  1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi bagi pemohon perorangan, sedang untuk pemohon informasi organisasi masyarakat/Lembaga Swadaya Mayarakat harus melampirkan foto copy Akta Notaris Organisasi/Lembaga, foto copy KTP Penanggung Jawab dan foto copy Pemohon Informasi/Pengguna Informasi Publik.
  2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
  3. Petugas memproses permintaan pemohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
  4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik (berita acara penerimaan informasi publik) kepada pengguna informasi publik.

B. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Humas PT Angkasa Pura I (Persero)  dan media cetak yang tersedia.
 

Jangka Waktu Penyelesaian

  • Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi public memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
  • Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima/ditolak.
  • Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
  • Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy melalui website atau hard copy atau data tertulis, apabila dibutuhkan biaya untuk penggandaan menjadi tanggung jawab atau beban pemohon informasi. Bila permintaan informasi ditolak maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.
     

Penyelesaian Sengketa Informasi

A. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan, dengan prosedur sebagai berikut :

  1. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan pengguna  informasi yang akan ditolak;
  2. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Pertimbangan dan SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
  3. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruhTim Pertimbangan;
  4. Hasil Keputusan dibuat surat jawaban
  5. Petugas PPID meregister surat jawaban untuk disampaikan kepada pemohon informasi
  6. Hasil keputusan rapat dan surat jawaban didokumentasikan secara baik.

B. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis :

  1. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon atau pengguna informasi;
  2. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Pertimbangan dan SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
  3. Hasil keputusan rapat koordinasi tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Tim Pertimbangan;
  4. Hasil Keputusan dibuat surat jawaban
  5. Petugas PPID meregister surat jawaban untuk disampaikan kepada pemohon informasi
  6. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

C. Penyelesaian Sengketa Informasi

  1. PPID menyiapkan bahan‐bahan terkait sengketa informasi;
  2. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
  3. Pada saat sengketa informasi Ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA maka PPID PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan pendampingan hukum terhadap SKPD untuk penyelesaian sengketa informasi.

 

Formulir Permintaan Informasi Publik (klik di sini)

Formulir Keberatan Informasi Publik (klik di sini)

 

Formulir dikirimkan ke:

Corporate Secretary PT Angkasa Pura I (Persero) 
Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B12 Kav.2
Jakarta Pusat, DKI Jakarta - Indonesia
Telp.+62-21 6541961
Faks. +62-21 6541514
E-mail: humas@ap1.co.id